Prosedure Perizinan

PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN

 

 

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomo: 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan retribusi Izin maka dari itu untuk Pelayanan PENGURUSAN SURAT IZIN TEMPAT USAHA (SITU) ditiadakan dan dialihkan ke Surat Izin Gangguan.

 

 

1. PROSEDUR PENGURUSAN IZIN GANGGUAN;

 

a. Pengisian Formulir / Permohonan Pengurusan HO

b. Pemeriksaan Kelengkapan Berkas dan Persyaratan

c. Peninjauan Lapangan

d. Pembuatan Berita Acara Peninjauan Lapangan

e. Proses Pembuatan Surat Izin

f.  Pemarafan Oleh Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha

g. Penandatanganan Oleh Kepala KPTP

h. Membayar Pajak Dan Retribusi

i.  Penerbitan Izin (Menerima Surat Izin)

 

 

2. PROSEDUR PENGURUSAN IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI (IUJK)

 

a. Pengisian Formulir / Permohonan Pengurusan IUJK

b. Pemeriksaan Kelengkapan Berkas Dan Persyaratan

c. Peninjauan Lapangan

d. Pembuatan Berita Acara Peninjauan Lapangan

e. Proses Pembuatan Surat Izin

f.  Pemarafan Oleh Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha

g. Penandatanganan Oleh Kepala KPTP

h. Penerbitan Izin (Menerima Surat Izin)

 

 

3. PROSEDUR PENGURUSAN SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP) DAN TANDA DAFTAR PERUSAHAAN (TDP)

 

a. Pengisian Formulir / Permohonan Pengurusan SIUP

b. Pemeriksaan Kelengkapan Berkas Dan Persyaratan

c. Proses Pembuatan Surat Izin

d. Pemarafan Oleh Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha

e. Penandatanganan Oleh Kepala KPTP

f.  Penerbitan Izin (Menerima Surat Izin)

 

 

4. PROSEDUR PENGURUSAN TANDA DAFTAR PERUSAHAAN (TDP)

 

a. Pengisian Formulir / Permohonan Pengurusan SIUP

b. Pemeriksaan Kelengkapan Berkas Dan Persyaratan

c. Proses Pembuatan Surat Izin

d. Pemarafan Oleh Kepala Seksi dan  Kepala Sub Bagian Tata Usaha

e. Penandatanganan Oleh Kepala KPTP

f. Penerbitan Izin (Menerima Surat Izin)

 

 

5. PROSEDUR PENGURUSAN IZIN REKLAME

 

a. Pengisian Formulir Permohonan Izin Reklame

b. Pemeriksaan Berkas dan Kelengkapan Persyaratan

c. Pembayaran Tanda Lunas Retribusi

d. Peninjauan Lapangan dan Pembuatan Berita Acara

e. Pertimbangan Tim Teknis

f.  Proses Pembuatan Izin

g. Pemarafan Oleh Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha

h. Penandatanganan Oleh Kepala KPTP

f.  Penerbitan Izin

 

 

6. PROSEDUR PENGURUSAN TANDA DAFTAR INDUSTRI  (TDI)

 

a. Mengisi Formulir Pendaftaran (PDI.I-IK)

b. Pemeriksaan Berkas (Keabsahan Dokumen)

c. Proses Pembuatan Izin

d. Pemarafan Oleh Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha

e. Penandatanganan Oleh Kepala KPTP

f.  Penerbitan Izin ( Menerima Surat Izin )

 

 

7. PROSEDUR PENGURUSAN IZIN USAHA INDUSTRI (IUI)

 

a. Mengisi Formulir Pendaftaran (PDI.I-IK)

b. Pemeriksaan Berkas (Keabsahan Dokumen)

c. Pemeriksaan / Peninjauan Lapangan

d. Membuat Berita Acara Peninjauan Lapangan

e. Proses Pembuatan Izin

f.  Pemarafan Oleh Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha

g. Penandatanganan Oleh Kepala KPTP

h. Penerbitan Izin ( Menerima Surat Izin )

 

 

8.      PROSEDUR PENGURUSAN TANDA DAFTAR GUDANG (TDG) 

 

a. Mengisi Formulir Pendaftaran (PDI.I-IK)

b. Pemeriksaan Berkas (Keabsahan Dokumen)

c. Pemeriksaan / Peninjauan Lapangan

d. Membuat Berita Acara Peninjauan Lapangan

e. Proses Pembuatan Izin

f.  Pemarafan Oleh Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha

g. Penandatanganan Oleh Kepala KPTP

h. Penerbitan Izin ( Menerima Surat Izin)

 

 

9. PROSEDUR PENGURUSAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)

 

a. Pengisian Formulir Permohonan IMB

b. Pemeriksaan Berkas dan Kelengkapan Persyaratan

c. Peninjauan lapangan oleh Tim Teknis

d. Membuat Berita Acara Peninjauan Lapangan

e. Pembayaran Tanda Lunas Retribusi IMB di KPTP

f. Proses Pembuatan Izin Pelaksanaan Pekerjaan

g. Peninjauan Lapangan Pemeriksaan Bangunan dan Pembuatan  Berita Acara

 

h. Pemarafan Sertifikat IMB oleh Tim Teknis, Kabid Tata Ruang TRCK dan Kepala KPTP

i. Penandatanganan Sertifikat IMB Oleh Kepala Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya

j. Penyerahan Sertifikat IMB

 

 

10.PROSEDUR PENGURUSAN AKTA KELAHIRAN (NON PERIZINAN)

 

a. Pengisian Formulir Permohonan Penerbitan AKTA KELAHIRAN di Kantor

    Pelayanan Terpadu Perizinan Kabupaten Rokan Hulu.

b. Pemeriksaan Kelengkapan dan Keabsahan berkas Persyaratan di Kantor

    Pelayanan Terpadu Perizinan Kabupaten Rokan Hulu.

c. Proses Pengetikan Akta Kelahiran di Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan

    Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu.

d. Pemarafan oleh :

- Kepala Seksi Kantor Pelayanan Terpadu Perizinan Kabupaten Rokan Hulu

- Kepala Seksi Pencatatan Kelahiran Oleh Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan   

  Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu.

- Kepala Bagian Pencatatan Sipil Oleh Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan

  Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu.

e.Penandatangan Akta Kelahiran oleh Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan

Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu.

f.  Penerbitan Akta Kelahiran

g.Penyerahan kutipan Akta Kelahiran kepada Pemohon.

 

 

11.PROSEDUR PENGURUSAN PENERBITAN AKTA PERKAWINAN  (NON PERIZINAN)

 

a. Pengisian Formulir Permohonan Penerbitan AKTA PERKAWINAN di Kantor Pelayanan Terpadu Perizinan Kabupaten Rokan Hulu.

b.      Pemeriksaan Kelengkapan dan Keabsahan berkas Persyaratan di Kantor

Pelayanan Terpadu Perizinan Kabupaten Rokan Hulu.

c.      Proses Pengetikan Akta Perkawinan di Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu.

d.      Pemarafan oleh :

-     Kepala Seksi Kantor Pelayanan Terpadu Perizinan Kabupaten Rokan Hulu

-    Kepala Seksi Perkawinan Oleh Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu.

-     Kepala Bagian Pencatatan Sipil Oleh Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu.

e.      Penandatangan Akta Kelahiran oleh Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu.

f.        Penerbitan Akta Perkawinan

g.      Penyerahan kutipan Akta Perkawinan kepada Pemohon.

 

 

12. PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN DIBIDANG PENANAMAN MODAL

 

A.  PROSEDUR PENGURUSAN PENERBITAN PERIZINAN USAHA PENANAMAN MODAL (PMDN)

 

a. Pendaftaran Penanaman Modal

b. Izin Prinsip Penanaman Modal

c. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal

d. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal

e. Izin Usaha, Izin Usaha Perluasan, Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (Marger) dan Izin Usaha Perubahan.

 

 

B. NON PERIZINAN BIDANG PENANAMAN MODAL

 

a. Layanan Informasi Penanaman Modal

b. Layanan Pengaduan (Help Desk) Masyarakat di Bidang Penanaman Modal

 





Galeri Photo

Polling

Bagaimana penampilan web KPT Rokan Hulu ?
 

Statistics

Anggota : 38
Konten : 95
Link Web : 1
Kunjungan : 134498
Kami memiliki 1 tamu online